Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6
Loading

Dr Hidayatullah Rekomendasikan Penyelesaian “Pidana Ringan” Melalui FKPM

Email Cetak

UMK – Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK), Hidayatullah, SH MHum berhasil meraih gelar doktor pada ujian terbuka promosi gelar doktor di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Senin (24/09).
Suami Dra Ponny Arsanti, Akt Msi ini berhasil menyelesaikan studinya pada program doktoral dengan predikat sangat memuaskan dengan  IPK 3,63. Dr. Hidayatullah, SH MHum, merupakan doktor ke 447 di Program Pascasarjana atau ke 220 pada Progam Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.
Selama satu setengah jam, pengajar kelahiran Kudus, tahun 1961 silam ini, mampu mempertahankan disertasi berjudul Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM); Studi Kasus FKPM di Polres Salatiga.
Tim penguji terdiri dari Prof. Dr. Ir Sunarso, MS (Ketua Sidang), Prof. Dr. dr. Anies, Mkes PKK, Dr RB. Sularto, SH MHum, Dr Angkasa, SH MHum, Prof Dr. Esmi Warasih Pujirahayu, SH MS, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, SH MH, Prof Dr. Yos Johan Utama, SH MHum. Selain itu, dua tim promotor juga turut serta dalam ujian terbuka tersebut, yakni Prof Dr Barda Nawawi Arief, SH (Promotor) dan Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto, SH MA (Co Promotor).

Penyelesaian Nonlitigasi “Pidana Ringan” Melalui FKPMM
Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang diproses di pengadilan menjadi perhatian dan memunculkan tanggapan miring masyarakat atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hukum seakan menjadi tajam kalau yang berperkara masyarakat kecil. Misalnya kasus pencurian sandal, kasus Minah, kasus pencurian semangka, kasus kapuk randu, kasus Prita Mulyasari, dan lain-lain.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai merespon dengan janji akan menyusun sistem peradilan yang tidak menyamaratakan perbuatan kriminal dan pelaku. Janji itu diungkapkan presiden bersamaan dengan kunjungan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Anak Pria di Tangerang Banten pada 16 Februari 2010.
Dengan latar belakang sistem peradilan yang kurang berpihak pada pelaku pidana ringan tersebut, oleh Hidayatullah, dipandang perlu dicarikan jalan alternatif penyelesaian. Keinginan masyarakat adanya lembaga dan mekanisme khusus untuk menyelesaikan pidana ringan perlu dijembatani dengan kajian ilmiah. Dibutuhkan alternatif untuk menjembatani kesenjangan sistem peradilan pidana yang diberlakukan secara kaku. Prinsip-prinsip Community Policing, mediasi penal dan restorative justice sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan melalui jalur nonlitigasi.
Adanya FKPM di tingkat sektor (kecamatan) sebagai fungsi Polisi Masyarakat (Polmas) dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di tubuh Polri setelah reformasi bergulir menjadi forum informal sebagai alternatif penyelesaian tindak “pidana ringan” dengan cara musyawarah-mufakat. Forum FKPMM mendekontruksi pemahaman peristiwa “pidana ringan” menjadi peristiwa sosial.
Melalui metode penelitian paradigma non-doktrinal dan analisis lintas kasus (Cross Case Analysis), Hidayatullah, mengkaji bagaimana jalannya penyelesaian tindak pidana ringan melalui FKPM di Polres Salatiga dan Juga Prospek FKPM sebagai alternatif penyelesaiannya.
Hasil temuan dalam disertasi Hidayatullah menunjukkan, ada kriteria kasus tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui FKPM. Hal ini diatur dalam Skep Kapolri No. 433/VII/2006. Namun dalam praktiknya, tidak cukup dengan aturan  tersebut untuk menjadikan FKPM sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan. Sehingga, pada FKPM yang diteliti dalam disertasi ini, penyelesaian mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaku.
FKPM juga memiliki prospek sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat didayagunakan di daerah-daerah lain. Hal ini didasarkan adanya sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga, aparatur peradilan dan sistem peradilan formal untuk menyelasaikan tindak pidana dengan asas , adil, manusiawi, sederhana, cepat dan biaya murah.
Di sisi lain, FKPM menjadi alternatif pilihan sebab sejalan dengan peran ganda polisi selain sebagai penegak hukum juga bertanggungjawab mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi, Reformasi Polri memiliki semangat untuk mejuwudkan polisi sipil.
Sementara ini, dari sisi nilai budaya, musyawarah telah lama dipilih sebagai jalan untuk menyelesaikan setiap problem di masyarakat. (Farih/Hoery-Portal)

Read : 1182 times

Add comment


Security code
Refresh

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Agroteknologi
Teknik
Psikologi

 

Pasca Sarjana

Ilmu Hukum
Manajemen

 

Links:

 

Fasilitas

UMK Repository

Library Gateway

E learning

Info Muria

Blog Staff

Muria Studies

Jurnal

Jurnal Internasional

Portal Ketrampilan Wajib

 

 

Barcode:

Pusat Studi

Pusat Studi Kawasan Muria

Pusat Studi Kretek Indonesia

Pusat Studi Wanita/Gender
Pusat Studi Lingkungan
Pusat Studi Pemerintah Daerah
Pusat Studi Saint,Teknologi dan HAKI

 

 

 

 

QR Code

Kemahasiswan

Portal Akademik

Info Kemahasiswaan

Alumni SI

Pena Kampus

KSR PMI

Hubungi Kami

Universitas Muria Kudus

Gondangmanis PO.BOX 53

Bae 59324 Kudus

Jawa Tengah - Indonesia

 

Telp: 0291-438229

Fax: 0291-437198

Email: muria@umk.ac.id