Menu

Artikel

Dr Hidayatullah Rekomendasikan Penyelesaian “Pidana Ringan” Melalui FKPM

UMK – Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK), Hidayatullah, SH MHum berhasil meraih gelar doktor pada ujian terbuka promosi gelar doktor di Program Pascasarjana Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Senin (24/09).
Suami Dra Ponny Arsanti, Akt Msi ini berhasil menyelesaikan studinya pada program doktoral dengan predikat sangat memuaskan dengan  IPK 3,63. Dr. Hidayatullah, SH MHum, merupakan doktor ke 447 di Program Pascasarjana atau ke 220 pada Progam Doktor Ilmu Hukum Undip Semarang.
Selama satu setengah jam, pengajar kelahiran Kudus, tahun 1961 silam ini, mampu mempertahankan disertasi berjudul Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM); Studi Kasus FKPM di Polres Salatiga.
Tim penguji terdiri dari Prof. Dr. Ir Sunarso, MS (Ketua Sidang), Prof. Dr. dr. Anies, Mkes PKK, Dr RB. Sularto, SH MHum, Dr Angkasa, SH MHum, Prof Dr. Esmi Warasih Pujirahayu, SH MS, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putrajaya, SH MH, Prof Dr. Yos Johan Utama, SH MHum. Selain itu, dua tim promotor juga turut serta dalam ujian terbuka tersebut, yakni Prof Dr Barda Nawawi Arief, SH (Promotor) dan Dr. Pradjarta Dirdjosanjoto, SH MA (Co Promotor).

Penyelesaian Nonlitigasi “Pidana Ringan” Melalui FKPMM
Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang diproses di pengadilan menjadi perhatian dan memunculkan tanggapan miring masyarakat atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hukum seakan menjadi tajam kalau yang berperkara masyarakat kecil. Misalnya kasus pencurian sandal, kasus Minah, kasus pencurian semangka, kasus kapuk randu, kasus Prita Mulyasari, dan lain-lain.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai merespon dengan janji akan menyusun sistem peradilan yang tidak menyamaratakan perbuatan kriminal dan pelaku. Janji itu diungkapkan presiden bersamaan dengan kunjungan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Anak Pria di Tangerang Banten pada 16 Februari 2010.
Dengan latar belakang sistem peradilan yang kurang berpihak pada pelaku pidana ringan tersebut, oleh Hidayatullah, dipandang perlu dicarikan jalan alternatif penyelesaian. Keinginan masyarakat adanya lembaga dan mekanisme khusus untuk menyelesaikan pidana ringan perlu dijembatani dengan kajian ilmiah. Dibutuhkan alternatif untuk menjembatani kesenjangan sistem peradilan pidana yang diberlakukan secara kaku. Prinsip-prinsip Community Policing, mediasi penal dan restorative justice sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan melalui jalur nonlitigasi.
Adanya FKPM di tingkat sektor (kecamatan) sebagai fungsi Polisi Masyarakat (Polmas) dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di tubuh Polri setelah reformasi bergulir menjadi forum informal sebagai alternatif penyelesaian tindak “pidana ringan” dengan cara musyawarah-mufakat. Forum FKPMM mendekontruksi pemahaman peristiwa “pidana ringan” menjadi peristiwa sosial.
Melalui metode penelitian paradigma non-doktrinal dan analisis lintas kasus (Cross Case Analysis), Hidayatullah, mengkaji bagaimana jalannya penyelesaian tindak pidana ringan melalui FKPM di Polres Salatiga dan Juga Prospek FKPM sebagai alternatif penyelesaiannya.
Hasil temuan dalam disertasi Hidayatullah menunjukkan, ada kriteria kasus tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui FKPM. Hal ini diatur dalam Skep Kapolri No. 433/VII/2006. Namun dalam praktiknya, tidak cukup dengan aturan  tersebut untuk menjadikan FKPM sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan. Sehingga, pada FKPM yang diteliti dalam disertasi ini, penyelesaian mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaku.
FKPM juga memiliki prospek sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat didayagunakan di daerah-daerah lain. Hal ini didasarkan adanya sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga, aparatur peradilan dan sistem peradilan formal untuk menyelasaikan tindak pidana dengan asas , adil, manusiawi, sederhana, cepat dan biaya murah.
Di sisi lain, FKPM menjadi alternatif pilihan sebab sejalan dengan peran ganda polisi selain sebagai penegak hukum juga bertanggungjawab mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi, Reformasi Polri memiliki semangat untuk mejuwudkan polisi sipil.
Sementara ini, dari sisi nilai budaya, musyawarah telah lama dipilih sebagai jalan untuk menyelesaikan setiap problem di masyarakat. (Farih/Hoery-Portal)

Perpustakaan UMK Menantangmu

Polling

Menurut Anda tampilan apa saja yang perlu dibenahi dari Website UMK ?

Pengunjung

00040780
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Total
1480
5719
7199
0
40780
0
40780

IP: 54.91.227.159
Jam Server: 2014-11-24 10:36:03

Kami memiliki 30 tamu online

Lihat Universitas Muria Kudus di peta yang lebih besar

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Agroteknologi
Teknik
Psikologi

Pascasarjana

Ilmu Hukum
Manajemen

Kemahasiswaan

Alumni SI
Pena Kampus
KSR PMI

Scan this QR Code!
Go to top