Menu

Artikel

Dr Hidayatullah Rekomendasikan Penyelesaian “Pidana Ringan” Melalui FKPM

Penyelesaian Nonlitigasi “Pidana Ringan” Melalui FKPMM
Banyaknya kasus tindak pidana ringan yang diproses di pengadilan menjadi perhatian dan memunculkan tanggapan miring masyarakat atas sistem peradilan Indonesia yang kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hukum seakan menjadi tajam kalau yang berperkara masyarakat kecil. Misalnya kasus pencurian sandal, kasus Minah, kasus pencurian semangka, kasus kapuk randu, kasus Prita Mulyasari, dan lain-lain.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sampai merespon dengan janji akan menyusun sistem peradilan yang tidak menyamaratakan perbuatan kriminal dan pelaku. Janji itu diungkapkan presiden bersamaan dengan kunjungan kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Anak Pria di Tangerang Banten pada 16 Februari 2010.
Dengan latar belakang sistem peradilan yang kurang berpihak pada pelaku pidana ringan tersebut, oleh Hidayatullah, dipandang perlu dicarikan jalan alternatif penyelesaian. Keinginan masyarakat adanya lembaga dan mekanisme khusus untuk menyelesaikan pidana ringan perlu dijembatani dengan kajian ilmiah. Dibutuhkan alternatif untuk menjembatani kesenjangan sistem peradilan pidana yang diberlakukan secara kaku. Prinsip-prinsip Community Policing, mediasi penal dan restorative justice sangat dimungkinkan untuk menyelesaikan tindak pidana ringan melalui jalur nonlitigasi.
Adanya FKPM di tingkat sektor (kecamatan) sebagai fungsi Polisi Masyarakat (Polmas) dalam menyelesaikan tindak pidana ringan di tubuh Polri setelah reformasi bergulir menjadi forum informal sebagai alternatif penyelesaian tindak “pidana ringan” dengan cara musyawarah-mufakat. Forum FKPMM mendekontruksi pemahaman peristiwa “pidana ringan” menjadi peristiwa sosial.
Melalui metode penelitian paradigma non-doktrinal dan analisis lintas kasus (Cross Case Analysis), Hidayatullah, mengkaji bagaimana jalannya penyelesaian tindak pidana ringan melalui FKPM di Polres Salatiga dan Juga Prospek FKPM sebagai alternatif penyelesaiannya.
Hasil temuan dalam disertasi Hidayatullah menunjukkan, ada kriteria kasus tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan melalui FKPM. Hal ini diatur dalam Skep Kapolri No. 433/VII/2006. Namun dalam praktiknya, tidak cukup dengan aturan  tersebut untuk menjadikan FKPM sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan. Sehingga, pada FKPM yang diteliti dalam disertasi ini, penyelesaian mempertimbangkan situasi dan kondisi pelaku.
FKPM juga memiliki prospek sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan yang dapat didayagunakan di daerah-daerah lain. Hal ini didasarkan adanya sikap ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga, aparatur peradilan dan sistem peradilan formal untuk menyelasaikan tindak pidana dengan asas , adil, manusiawi, sederhana, cepat dan biaya murah.
Di sisi lain, FKPM menjadi alternatif pilihan sebab sejalan dengan peran ganda polisi selain sebagai penegak hukum juga bertanggungjawab mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat. Apalagi, Reformasi Polri memiliki semangat untuk mejuwudkan polisi sipil.
Sementara ini, dari sisi nilai budaya, musyawarah telah lama dipilih sebagai jalan untuk menyelesaikan setiap problem di masyarakat. (Farih/Hoery-Portal)

Info Kopertis Wilayah VI

Info Dikti

Tajug

UMK Menghadapi Tantangan Global

Dr. A. Hilal Madjdi, M.Pd.

Universitas Muria  Kudus (UMK) memilii Identitas dan kepribadian yang termanifestasi dalam jargon “Culture University”. Pemaknaan “Culture University”, mengarah pada bagaimana UMK mengembangkan kebajikan (excellent) yang direalisasikan dalam kegiatan Tri  Dharma Perguruan Tinggi, dengan merujuk pada nilai-nilai dan kebajikan wilayah, berbekal “local wisdom” dan “local norms” yang dikenal luas masyarakat Kudus, yakni Laku Bagus, Pintar Mengaji, dan Pandai Berdagang (Gusjigang).

Dalam terminologi modern, local wisdom ini merujuk pada bagaimana seseorang memilki soft skills bagus, memilki religiosity tinggi, serta memiliki jiwa entrepreneurship. Bagi UMK, yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan Gusjigang-nya, memiliki tanggung jawab moral untuk tidak sekadar melestarikan, juga mengembangkannya.


Urgensi Pendidikan Vokasi di Perguruan Tinggi

Oleh Dr. Suparnyo, SH. MS.

Alinea keempat  Undang Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945, antara lain menyebutkan, tujuan didirikannya negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ada korelasi sangat erat antara kesejahteraan umum dan kecerdasan, sehingga seakan menjadi satu-kesatuan yang tak boleh dipisahkan. Sebab, suatu bangsa yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi, akan berpengaruh terhadap kesejahteraan umum.

Polling

Menurut Anda tampilan apa saja yang perlu dibenahi dari Website UMK ?

Pengunjung

00556473
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Total
2289
2742
21018
503629
98817
106077
556473

IP: 54.161.161.255
Jam Server: 2015-03-27 20:00:42

Kami memiliki 21 tamu online

Fakultas

Ekonomi
Hukum
FKIP
Pertanian
Teknik
Psikologi

Pascasarjana

Ilmu Hukum
Manajemen

Fasilitas

Webmail
Portal Akademik
Repository UMK
Perpustakaan
E-learning
Blog Staff
Jurnal
Jurnal Internasional
Portal Ketrampilan Wajib
Pengabdian Masyarakat

Pusat Studi

Pusat Studi Kawasan Muria
Pusat Studi Kretek Indonesia

Pusat Studi Wanita/Gender
Pusat Studi Lingkungan
Pusat Studi Pemerintah Daerah
Pusat Studi Saint,Teknologi dan HAKI

Kemahasiswaan

Alumni SI
Pena Kampus
KSR PMI
Menwa Gondho Wingit

Scan this QR Code!
Go to top