UMK - Wanita dinilai kurang menyadari peran strategisnya di dalam sistim politik. Untuk memaksimalkan perannya harus diimbangi dengan pendidikan politik.
Demikian sorotan dalam diskusi Jogan Muria dengan tema "Pemilihan Bupati Dari Pandangan Perempuan" yang digelar oleh Magister Ilmu Hukum (MIH) Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus (UMK) di gedung Pasca Sarjana UMK lantai III, Sabtu (20/04). Diskusi bertepatan dengan peringatan hari Kartini.
“Sekali ada perempuan yang maju, banyak yang mempertanyakan dan meragukan kemampuannya. Padahal, kita butuh perempuan yang menempati posisi strategis sebagai pemegang jabatan. Itu dapat menjadi pendorong pemenuhan hak perempuan,” ujar Dosen STAIN Kudus, Anisa Listiana, MAg selaku narasumber diskusi.
Peran serta perempuan di dunia politik dinilainya masih kurang. Anisa menyayangkan minimnya wadah untuk mengakomodasi kepentingan perempuan. Padahal, jumlah perempuan relatif lebih banyak di banding laki-laki. Selain itu, koordinasi dan mobilisasi perempuan lebih mudah karena banyak organisasi perempuan seperti Muslimat, Aisyiyah, PKK, dan lainnya.
Selain Anisah, narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Eny Misdayani (Anggota KPU Kudus) dan Nor Hartoyo (DPRD Kudus).
Perempuan, ungkap Eny, sebenarnya memiliki posisi yang ‘disanjung’. Sebab, regulasi menempatkan keterwakilannya  perempuan dalam sebuah partai hingga 30 persen.